Mega-proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tersendat, Ada Apa Gerangan?

21 Januari 2016, orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo, bersama sejumlah menteri dan kepala daerah melakukan peletakan batu pertama sebagai awal pembangunan High Speed Train atau proyek kereta cepat yang akan menghubungkan Jakarta dan Bandung.

Meski ketika itu jalanan yang becek karena sempat terguyur hujan, tidak menyurutkan semangat Ridwan Kamil dan Basuki Tjahaja Purnama yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk hadir menyaksikan groundbreaking megaproyek Indonesia dan Cina.

Proyek ini adalah upaya konkret menindaklanjuti pertemuan yang dilakukan Jokowi di akhir tahun 2014 bersama Presiden Cina, Xi Jinping. Memang pemerintah Indonesia melakukan segala upaya guna mempercepat perizinan agar proyek kereta cepat bisa segera terlaksana mengingat pemerintah Indonesia berjanji untuk menyelesaikan proyek ini hanya dalam waktu 2 tahun atau akan rampung di tahun 2019.

ground breaking kereta cepat jakarta bandung

Proyek ini rencananya akan menghubungkan antara Stasiun Halim Perdanakusuma yang berada di kawasan Jakarta Timur sampai ke Stasiun Tegal Luar yang berada di Gede Bage Bandung, Jawa Barat. Jarak tempuh dua kota besar yang tadinya membutuhkan waktu sekitar 3 jam akan dipangkas dengan signifikan hingga hanya akan memakan waktu sekitar 30 menit saja.

Sayangnya berita terakhir melaporkan bahwa ada masalah yang menghambat kemajuan megaproyek yang menjadi simbol kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan ini. Hingga awal tahun 2018, tidak terlihat ada kemajuan yang signifikan sejak proyek transportasi darat ini mulai dibangun. Beberapa spekulasi muncul dari kegagalan proyek hingga wacana terjadi korupsi di kalangan pemegang proyek. Namun, apa yang sebenarnya terjadi?

ilustrasi kereta cepat bandung jakarta

Terkendala Dana dan Pembebasan Lahan

Dana sebesar US$ 5.573 miliar akan digunakan untuk proyek pembangunan high speed train atau kereta cepat Jakarta-Bandung. Dana ini rencananya akan diperoleh dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina, sebuah perusahaan hasil gabungan konsorsium beberapa BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways yang menggunakan skema B2B atau business to business.

Pembagian saham KCIC sendiri sebagai pelaksana proyek adalah 60% kepemilikannya ada pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merupakan gabungan 4 BUMN yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Sementara sisa saham dikuasai oleh China Railway International (CRI).

KCIC juga akan membayai proyek ini secara mandiri tanpa bantuan dari dana APBN. Sebagian besar biayanya memang didapat lewat suntikan dana dari China Development Bank (CDB) namun tidak berarti 4 BUMN yang bergabung tidak menyumbang dana karena mereka juga patungan dana untuk pembebasan lahan.

kereta cepat bandung - proyek mangkrak dan bengkak

Di sinilah pangkal masalah mulai terjadi. Pembebasan lahan yang direncanakan beres cepat ternyata diluar dugaan dan sempat tersandung masalah. Karena pembebasan lahan yang mandeg ini, akhirnya masalah merambat pada pencairan dana pinjaman yang tidak kunjung turun hingga akhirnya menghambat proses pembangunan lainnya.

Hingga saat ini, pinjaman tahap pertama sebesar US$ 1 miliar dari total US$ 5,9 miliar belum dapat dicairkan.

Proyek ‘Kecebong’

Di tengah kendala yang dihadapi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mendapat beberapa kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kader Partai Demokrat, Roy Suryo, yang menyebut proyek ini adalah proyek ‘kecebong’ atau ‘kereta cepat bohongan’.

Roy Suryo menilai bahwa pembangunan megaproyek kerjasama dengan Cina ini bukan untuk kepentingan rakyat tapi semata-mata untuk kepentingan pengembang. Ia juga mengungkapkan tidak perlunya membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang berhenti 4 kali.